Indonesia Meningkatkan Proteksionisme Perdagangan dengan Larangan Ponsel Apple dan Google

Baru beberapa hari menjabat sebagai presiden, pemimpin baru Indonesia telah mengirimkan pesan kuat kepada perusahaan teknologi asing yang ingin berjualan di negara terpadat keempat di dunia: investasikan secara lokal atau kehilangan akses pasar.

Analisis mengingatkan bahwa strategi tersebut, yang mengubah ekonomi Indonesia menjadi kekuatan komoditas, bisa berbalik melawan perusahaan seperti Apple dan Google saat persaingan di wilayah ini untuk investasi langsung asing semakin memanas.

Selama seminggu terakhir, pemerintahan Prabowo Subianto telah melarang penjualan iPhone 16 dari Apple dan ponsel Pixel dari Google, dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut gagal memenuhi persyaratan bahwa 40 persen produk harus dibuat dengan bahan baku lokal.

“Kami mendorong kebijakan konten lokal untuk menciptakan kesetaraan bagi semua investor, serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” kata Febri Hendri Antoni Arief, juru bicara kementerian industri, pada Jumat.

Larangan-larangan tersebut, yang datang seminggu setelah Prabowo diresmikan, menandakan bahwa ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini bisa meningkatkan penggunaan kebijakan perdagangan yang membatasi untuk mengamankan investasi dari perusahaan asing.

Kritikus menyebut kebijakan-kebijakan tersebut bisa merugikan daya tarik Indonesia — yang terganjal oleh birokrasi dan korupsi — dibandingkan dengan negara-negara di wilayah ini yang lebih ramah investasi seperti Vietnam dan Malaysia. Pembatasan-pembatasan tersebut juga datang saat Prabowo telah menetapkan rencana ambisius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 8 persen.

“Indonesia kehilangan daya saingnya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara akibat kebijakan semacam ini,” kata Lydia Ruddy, direktur manajer American Chamber of Commerce di Indonesia.

Ruddy mengatakan bahwa bisa “sangat menantang” bagi perusahaan asing memenuhi ambang batas konten lokal karena produk-produk buatan dalam negeri tidak tersedia untuk beberapa sektor seperti elektronik, farmasi, perangkat medis, dan energi terbarukan.

“Hal ini menjadi penghalang sesungguhnya bagi investor asing. Jika mereka tidak dapat mengimpor produk atau bahan yang mereka butuhkan dan tidak tersedia di pasar lokal, perusahaan akan melirik pasar lain di wilayah ini,” katanya.

Indonesia telah lama menggunakan regulasi perdagangan untuk menarik investasi asing dan memindahkan manufaktur ke dalam negeri untuk melindungi industri-industri domestiknya. Persyaratan konten lokal adalah salah satu mekanisme terkuatnya, mengharuskan industri dari energi hingga mesin pertanian untuk mendapatkan sejumlah persentase barang dari lokal.

Tahun ini, Indonesia melonggarkan persyaratan konten lokal untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya demi memfasilitasi investasi asing. Menteri energi pada saat itu, Arifin Tasrif, mengatakan bahwa persyaratan tersebut membuat proyek-proyek menjadi jauh lebih mahal bagi perusahaan asing.

Proteksionisme Indonesia bahkan lebih agresif di sektor komoditas. Pendahulu Prabowo, Joko Widodo, melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2019, memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi dalam fasilitas pengolahan nikel domestik. Kebijakan tersebut menarik investasi rekorn di sektor baja dan kendaraan listrik, yang keduanya menggunakan nikel secara luas.

Prabowo telah mengatakan bahwa dia akan ramah investasi, namun dia belum menetapkan rencana terperinci. Dia telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan “downstreaming” Widodo, atau menambah nilai pada komoditas, untuk meningkatkan nilai ekspor negara.

Pada Forum Ekonomi Qatar bulan Mei, Prabowo menolak kritik terhadap kebijakan “downstreaming” Indonesia. “Kami bukan proteksionis,” katanya. “Apa yang kami lakukan sangat logis. Setiap negara di dunia akan melawan atau melindungi kepentingan nasional rakyatnya.”

Langkah-langkah terbaru dari pemerintahnya menunjukkan fokus pada perusahaan teknologi. Pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Widodo, pejabat mengatakan mereka akan melarang platform e-commerce China Temu dan Shein karena potensi kerusakan bagi usaha kecil-menengah dari produk asing yang lebih murah.

Administrasi Prabowo belum memberikan komentar mengenai larangan terhadap Temu dan Shein.

Indonesia memiliki potensi besar bagi perusahaan seperti Apple dan Google karena populasi yang muda dan tekno-savvy. Jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, menurut kementerian industri negara tersebut, melebihi populasi 280 juta.

Indonesia sebelumnya telah meminta lebih banyak investasi dari Apple, yang memiliki empat akademi pengembang di negara tersebut untuk melatih mahasiswa dan insinyur mengembangkan aplikasi tetapi tidak memiliki fasilitas manufaktur.

Administrasi Widodo telah meminta Apple untuk membuka pabrik atau pusat penelitian dan pengembangan, mengatakan bahwa akademi pengembang tidak cukup, tetapi chief executive Apple Tim Cook, yang bertemu dengan Widodo di Jakarta tahun ini, tidak membuat komitmen apapun.

Larangan terhadap Apple dan Google adalah upaya Indonesia untuk memiliki lebih banyak kekuatan tawar, tetapi hal ini sulit dipasarkan karena “Indonesia masih kekurangan kemampuan manufaktur,” kata Bhima Yudhistira, direktur Center of Economic and Law Studies di Jakarta.

“Ini adalah preseden buruk bagi investor dan mitra potensial bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo,” katanya. “Pemerintah gagal meningkatkan daya saing fundamental untuk menarik lebih banyak investasi.”