Larangan iPhone 16 di Indonesia akan lebih merugikan konsumen daripada Apple

Membuka Editor’s Digest secara Gratis

Dalam keputusan yang mungkin tak terduga, pemerintah Indonesia memblokir penjualan iPhone 16 terbaru dari Apple di ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun begitu, Apple tidak merasa terlalu terpukul dengan keputusan ini.

iPhone 16 tidak dapat dipasarkan di negara tersebut karena unit lokal Apple belum memenuhi persyaratan konten lokal 40 persen untuk smartphone, demikian yang dijelaskan oleh kementerian industri. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa investasi Apple di Indonesia – sebesar Rp1,5 triliun ($95 juta) sampai saat ini – belum mencapai komitmen Rp1,7 triliun.

Pemerintah telah mendorong kebijakan “Made in Indonesia” untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan membuat sulit bagi perusahaan untuk mengimpor barang. Produk telekomunikasi memerlukan sertifikasi untuk dijual di negara tersebut. Setidaknya 40 persen dari nilai produk tersebut harus diproduksi atau berasal dari Indonesia, termasuk barang modal, layanan, dan bahan baku yang diproduksi secara domestik. Pilihan lain untuk memenuhi persyaratan nilai tersebut termasuk mengembangkan aplikasi secara domestik, atau menciptakan produk inovatif lainnya di dalam negeri. Apple telah memilih untuk memulai membangun akademi pengembang secara lokal.

Meskipun keputusan ini datang pada saat yang kurang menguntungkan bagi Apple, dampak langsungnya pada pendapatan Apple seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas. Meskipun penjualan iPhone telah tumbuh di Indonesia, pasar Indonesia masih didominasi oleh sistem operasi Android yang menguasai 87 persen dari total pasar. Indonesia masih merupakan pasar yang relatif kecil bagi Apple: iPhone hanya menyumbang sekitar sepersepuluh dari total 34 juta smartphone yang terjual setiap tahun di negara tersebut. Untuk memberikan gambaran, Apple menjual 235 juta smartphone secara global tahun lalu.

Masyarakat Indonesia yang benar-benar menginginkan iPhone 16 mungkin akan membayar harga yang tinggi untuk mendapatkannya melalui jalur tidak resmi. Larangan pemerintah ini bisa jadi lebih merugikan konsumen lokal daripada membantu perekonomian.

Penulis: june.yoon@ft.com