Mengapa ICC Mencari Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemimpin Israel dan Hamas?

Penuntut International Criminal Court (ICC) Karim Khan sedang mencari surat perintah penangkapan terhadap pemimpin baik dari Israel maupun Hamas, kelompok militan Palestina. Tuduhan itu berasal dari serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap negara Yahudi dan balasan militer Israel di Gaza.

Tuduhan yang Diajukan oleh Penuntut ICC

Khan menargetkan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, dan menteri pertahanan Yoav Gallant, menandai kali pertama seorang penuntut ICC menyerang pemimpin negara yang didukung oleh negara-negara Barat.

Penuntut juga mencari surat perintah untuk pemimpin Hamas, termasuk Ismail Haniyeh, pemimpin politik grup tersebut, Yahya Sinwar, pimpinan di Gaza, dan komandan militer Mohammed Deif. Penuntut mengatakan ada “alasan yang cukup untuk percaya” bahwa kelima orang tersebut telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apa Tuduhan yang Diajukan oleh Penuntut ICC?

Netanyahu dan Gallant dituduh melakukan kejahatan termasuk kelaparan warga sipil sebagai metode perang, pembunuhan dengan sengaja, dan pengarahan serangan terhadap populasi sipil. Mereka juga dituduh melakukan “pembasmian dan/atau pembunuhan”, termasuk dalam konteks kelaparan.

Khan menulis bahwa tindakan yang diambil oleh Israel selama pengepungan dan serangan di Gaza selama tujuh bulan “dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap populasi sipil Palestina sesuai dengan kebijakan negara”, dan masih berlanjut.

Tuduhan terhadap tiga pemimpin Hamas termasuk “pembasmian”, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan seksual lainnya. Mereka juga dituduh melakukan penyanderaan atas penangkapan sekitar 250 warga Israel dan warga asing selama serangan 7 Oktober di selatan Israel yang memicu perang.

Otoritas ICC dan Perbedaannya dengan Persidangan International Court of Justice

ICC didirikan pada tahun 2002 untuk menyelidiki genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma yang mendasarinya memiliki 124 negara anggota, tersebar di Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Namun, banyak negara besar dan kuat di dunia tidak menjadi bagian dari ICC. Negara-negara non-anggota termasuk AS, Tiongkok, India, Rusia, dan Israel. Qatar, tempat kepemimpinan politik Hamas, termasuk Haniyeh, berada, juga bukan merupakan negara anggota.

Kasus ICC ini terpisah dari kasus yang melibatkan Israel di International Court of Justice, di mana Afrika Selatan telah mengajukan kasus menuduh negara Yahudi melakukan genosida. Kedua lembaga ini berbasis di kota Belanda, The Hague, tetapi ICJ adalah organisasi PBB dan bukan pengadilan pidana. Israel membantah klaim bahwa mereka telah melakukan genosida.

Mengapa ICC Mengklaim Jurisdiksi dalam Kasus ini?

Kasus ini bermula pada tahun 2015, ketika otoritas Palestina mendaftar ke pengadilan. Penuntut ICC saat itu, Fatou Bensouda, mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina. Pada tahun 2019, Bensouda mengumumkan bahwa ia ingin memulai penyelidikan penuh. Dia meminta kamar pra-penuntutan hakim untuk memutuskan apakah ICC memiliki yurisdiksi.

Pada Februari 2021, para hakim memutuskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Bensouda memulai penyelidikan bulan berikutnya dan digantikan oleh Khan, seorang barrister Inggris, pada bulan Juni tahun itu. Serangan 7 Oktober dan kampanye militer Israel di Gaza yang menyusul sekarang menjadi pusat dari penyelidikan yang berkepanjangan.

Penuntut menegaskan yurisdiksinya atas kejahatan yang diduga dilakukan oleh pejabat Hamas, meskipun hal ini terjadi di Israel. Pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukannya karena pejabat Hamas adalah warga Palestina, menurut panel ahli hukum internasional yang dikumpulkan oleh penuntut. Ini berarti mereka berada di bawah pengawasan ICC karena otoritas Palestina mendaftar ke pengadilan, meskipun Israel tidak.

Apakah Surat Perintah Penangkapan akan Disetujui dan Bagaimana Pelaksanaannya?

Hakim ICC akan memutuskan apakah akan menyetujui surat perintah penangkapan, atau mereka mungkin juga mengeluarkan panggilan untuk muncul jika mereka berpikir itu cukup untuk membuat tersangka datang. Secara historis, permintaan surat perintah penangkapan jarang ditolak — meskipun ini adalah kasus yang paling menonjol dan paling meledak secara politik yang disajikan ke pengadilan.

Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, negara-negara anggota pengadilan seharusnya melaksanakannya jika target melakukan perjalanan ke wilayah mereka — meskipun hal itu tidak selalu terjadi dalam kasus ICC lainnya.

Waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah permintaan telah diajukan dapat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga berbulan-bulan.

Surat perintah penangkapan pertama terhadap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir dikeluarkan lebih dari tujuh bulan setelah permintaan penuntut Juli 2008. Surat perintah penangkapan kedua yang diminta pada Juli 2009 membutuhkan waktu setahun untuk dikeluarkan.

Kasus Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina berkembang jauh lebih cepat. Surat perintah penangkapannya dikeluarkan pada Maret 2023, kurang dari empat minggu setelah penuntut memintanya.

Bagaimana Rekam Jejak Pengadilan dalam Menangkap dan Memperkarakan dalam Kasus Lain?

Pengadilan telah menghadapi kritik atas jumlah vonis yang telah mereka amankan dan fokus mereka pada konflik di Afrika. Mereka telah mengambil 31 kasus — beberapa dengan lebih dari satu tersangka — dan mengeluarkan 46 surat perintah penangkapan dan sembilan panggilan, menurut situs web mereka. Sementara 21 orang telah muncul di depan pengadilan, 17 lainnya masih buron. Tuduhan telah dibatalkan terhadap tujuh orang lain karena mereka telah meninggal.

Pengadilan telah mengeluarkan 10 vonis dan empat pembebasan, kata situs web tersebut. Sebagian besar vonis berkaitan dengan konflik di Republik Demokratik Kongo, sementara satu kasus terkait dengan Mali, yang merupakan kasus pertama di mana seorang terdakwa mengakui kesalahannya.