Muhammadiyah Berhasil Memperoleh Bagian Tambang

Muhammadiyah dan NU Akan Mengelola Tambang Bekas PKP2B PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal

Pengantar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada organisasi keagamaan untuk terlibat dalam sektor pertambangan.

Muhammadiyah Siap Mengelola Tambang Bekas Adaro Energy

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola tambang bekas Adaro Energy. Dengan luas lahan tambang yang mencapai 26.000 hektar, Muhammadiyah siap untuk memulai operasional tambang tersebut.

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, Muhammadiyah telah melakukan survei internal untuk memilih di antara tiga wilayah tambang yang ditawarkan, yaitu Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin. Tim survei internal telah dibentuk untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik.

NU Mendapatkan Izin Pengelolaan Tambang dari PT Kaltim Prima Coal

Sementara itu, NU juga telah mendapatkan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola tambang bekas PT Kaltim Prima Coal. Dengan demikian, kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini akan terlibat dalam kegiatan pertambangan yang berdampak pada perekonomian negara.

Komitmen Muhammadiyah dalam Pengelolaan Tambang

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Meskipun belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang, Muhammadiyah siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola tambang tersebut.

Pertemuan antara Tim Muhammadiyah dan Kementerian ESDM

Dalam upaya untuk memastikan kelancaran pengelolaan tambang, tim Muhammadiyah akan melakukan pertemuan dengan tim Kementerian ESDM. Hal ini merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam menjalankan operasional tambang.

Kesimpulan

Dengan adanya keterlibatan Muhammadiyah dan NU dalam pengelolaan tambang bekas PKP2B, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertambangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Semoga kerjasama antara pemerintah dan organisasi keagamaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.