Pemangkasan Anggaran PU 2025: Efisiensi Rp 60,47 T dari Rp 81 T

Menggali Detail Raker Kementerian PU dengan DPR: Anggaran Tahun 2025

Pertemuan Rapat Kerja antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam pembahasan alokasi anggaran yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa anggaran awal Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 50,48 triliun setelah melalui proses rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Proses Rekonstruksi Anggaran

Pada tanggal 3 Desember 2024, anggaran awal Kementerian PU telah disepakati sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, anggaran Kementerian PU harus dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Setelah melalui proses rekonstruksi anggaran, angka efisiensi tersebut turun menjadi Rp 50,48 triliun.

Alokasi Anggaran Kementerian PU

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa anggaran yang tersisa tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu belanja rutin sebesar Rp 4,6 triliun dan belanja non-rutin sebesar Rp 29,7 triliun. Belanja rutin digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,33 triliun dan operasional perkantoran sebesar Rp 1,3 triliun.

Sedangkan untuk belanja non-rutin, akan dialokasikan berdasarkan lingkup kerja direktorat jenderal (Ditjen). Pertama, untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dianggarkan sebesar Rp 14,8 triliun yang akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti bencana alam, Lumpur Sidoarjo, irigasi, dan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Ditjen

1. Ditjen Bina Marga: Alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran angsuran KPBU-AP, preservasi jalan, dan rehabilitasi jembatan.
2. Ditjen Cipta Karya: Anggaran sebesar Rp 2,9 triliun akan digunakan untuk proyek infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, dan TPS3R.
3. Ditjen Prasarana Strategis: Alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk renovasi madrasah dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis.
4. Pembinaan dan Pengawasan: Anggaran sebesar Rp 2,7 triliun untuk pengaturan pembinaan dan pengawasan di 638 satuan kerja di pusat maupun di seluruh Indonesia.

   Dampak Tambahan Anggaran

   Dengan tambahan anggaran tersebut, diharapkan Kementerian PU dapat melanjutkan beberapa proyek penting seperti pengaturan 8.000 titik P3-TGAI dan melanjutkan pembangunan Multi Years Contract (MYC) bendungan. Selain itu, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan proyek-proyek strategis lainnya yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

   Kesimpulan

   Rapat Kerja antara Kementerian PU dengan DPR menjadi ajang penting untuk membahas alokasi anggaran tahun 2025. Dengan rekonstruksi anggaran yang dilakukan, terjadi peningkatan anggaran yang memungkinkan Kementerian PU untuk melanjutkan berbagai proyek strategis yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.