Prabowo Pilih Tarik Pajak di Sektor Ini Daripada Naikkan PPN

Mengoptimalkan Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia: Alternatif yang Lebih Adil dan Berkesinambungan

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, apakah ada alternatif lain yang lebih progresif dan adil untuk meningkatkan penerimaan pajak negara?

Pajak Orang Kaya: Menyasar Harta Orang Kaya

Menurut laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), pemerintah seharusnya mempertimbangkan penerapan pajak yang menyasar harta orang kaya di Indonesia. Dengan potensi penerimaan hingga Rp 81,6 triliun, langkah ini dianggap lebih efektif daripada menaikkan tarif PPN.

Pajak Karbon: Instrumen Baru untuk Penerimaan Lebih Tinggi

Selama ini, wacana tentang pajak karbon telah menjadi pembahasan hangat di Indonesia. Dengan potensi penerimaan hingga Rp 69 triliun, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penerapan pajak karbon untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pajak Windfall Profit: Mengambil Keuntungan dari Kenaikan Harga Komoditas

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan pajak windfall profit dari usaha yang komoditasnya mengalami kenaikan harga. Contohnya, potensi penerimaan dari produksi batu bara saja mencapai Rp 47 triliun.

PPh Badan yang Lebih Progresif: Maksimalkan Penerimaan Pajak

Penerapan pajak penghasilan (PPh) Badan yang lebih progresif juga dapat menjadi alternatif untuk memaksimalkan penerimaan negara. Selain itu, menutup kebocoran pajak pada sektor digital dan sektor sawit yang mencapai Rp 300 triliun juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Evaluasi Kembali Kenaikan PPN: Langkah Jangka Pendek yang Dapat Dilakukan

Direktur Hukum Celios, Mhd Zakiul Fikri, menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi dan membatalkan kenaikan PPN dengan mendorong inisiasi Perppu terhadap perintah kenaikan PPN dalam UU HPP. Hal ini dianggap sebagai langkah jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari kenaikan tarif PPN.

Kesimpulan: Alternatif Pajak yang Lebih Adil dan Berkesinambungan

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif pajak yang lebih progresif dan adil. Dengan langkah-langkah yang disarankan oleh Celios, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat tanpa memberatkan masyarakat kecil. Evaluasi terhadap kebijakan kenaikan PPN juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengelola penerimaan pajak negara, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan untuk kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan.