Utang Pemerintah Meningkat Tajam saat Prabowo Menjabat menjadi Rp 8.560,36 T

Utang Pemerintah Indonesia Mencapai Rp 8.560,36 Triliun di Masa Awal Pemerintahan Prabowo Subianto

Pada tanggal 31 Oktober 2024, utang pemerintah Indonesia mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sebesar Rp 8.560,36 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 86,46 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 8.473,90 triliun. Dengan jumlah utang yang terus meningkat, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ikut naik menjadi 38,66%, dari sebelumnya hanya 38,55%.

Menurut Kementerian Keuangan, rasio utang tersebut masih dalam batas yang aman, yaitu di bawah 60% PDB sesuai dengan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Utang pemerintah Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah masih didominasi oleh SBN sebesar 88,21%, sementara sisanya berasal dari pinjaman sebesar 11,79%.

Komposisi Utang Pemerintah

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 7.550,70 triliun. Dari jumlah tersebut, SBN domestik sebesar Rp 6.606,68 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 5.104,38 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.502,30 triliun. Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing mencapai Rp 944,02 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 912,61 triliun dan SBSN sebesar Rp 31,41 triliun.

Jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 1.009,66 triliun per akhir Oktober 2024. Pinjaman tersebut terbagi menjadi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 42,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 967,41 triliun.

Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan portofolio utang memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah terus mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Pada akhir Oktober 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia dinilai cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) mencapai 8 tahun. Pemerintah lebih mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Kesimpulan

Utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.560,36 triliun pada akhir Oktober 2024 menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, langkah-langkah pengelolaan utang yang tepat perlu terus dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan negara serta memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa terlalu banyak beban utang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.