Ancaman Denda-Penjara bagi Perusahaan di Australia yang Memberikan Gaji di Bawah UMR

Australia Berlakukan Aturan Baru Terkait Pengupahan

Peraturan Baru di Australia

Australia telah memberlakukan aturan baru terkait pengupahan yang memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan yang memberikan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Perusahaan yang melanggar aturan ini berisiko menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda AU$ 1,65 juta atau setara dengan Rp 16,5 miliar.

Langkah Penting dari Undang-Undang Baru

Langkah ini merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang baru yang akan mengkriminalisasi ketidaksesuaian upah secara nasional mulai 1 Januari 2025. Dilansir dari ABC Australia, Undang-Undang dan hukuman baru ini merupakan respons terhadap skandal pelanggaran pembayaran upah di bawah UMR selama bertahun-tahun di Australia.

Kasus-Kasus Pelanggaran Upah

Berbagai kasus terkait pelanggaran pembayaran upah di bawah UMR melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti Woolworths, Chatime, Qantas, NAB, BHP, 7-Eleven, dan ABC. Kasus-kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat dan memicu perlunya langkah tegas dari pemerintah.

Peran Fair Work Ombudsman

Hingga saat ini, badan federal yang menyelidiki kecurangan pembayaran upah hanya dapat menuntut perusahaan dan direktur menggunakan hukum perdata, tanpa ancaman hukuman penjara. Namun, dengan aturan baru ini, Fair Work Ombudsman dapat menuntut pelanggaran tersebut menggunakan hukum pidana.

Ketentuan Aturan Baru

Aturan ini memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi. Perusahaan dan individu hanya dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang terjadi setelah 1 Januari, dan tuntutan hanya dapat diajukan oleh badan penuntutan federal setelah dirujuk oleh Fair Work. Pelanggar yang terbukti bersalah dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda yang besar.

Dampak bagi Perusahaan dan Individu

Setiap individu yang terbukti bersalah dapat menghadapi konsekuensi serius, sementara perusahaan yang bertanggung jawab dapat didenda hingga jumlah yang signifikan. Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan mencegah praktik pembayaran upah yang tidak sesuai.

Penutup

Langkah Australia dalam mengatasi pelanggaran pembayaran upah merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan praktik-praktik yang merugikan pekerja dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan di seluruh sektor industri.

Terima kasih telah membaca artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *