Konflik antara Kubu Trump dan China Memburuk

Table of Contents

Presiden AS Terpilih Donald Trump Membela TikTok di AS

Presiden AS terpilih Donald Trump mulai berbeda pendapat dengan rekan-rekannya di Partai Republik terkait nasib TikTok di AS.

Trump telah meminta Mahkamah Agung (MA) AS untuk menangguhkan aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen. Aturan tersebut diteken oleh Presiden AS Joe Biden karena kekhawatiran akan keamanan nasional.

ByteDance, perusahaan induk TikTok, berasal dari China. Pemerintah AS khawatir China dapat mengakses data warga AS dan melakukan eksploitasi yang membahayakan.

Pada masa kepemimpinannya sebelumnya, Trump pernah mencoba memblokir TikTok namun gagal. Kali ini, Trump secara terang-terangan membela TikTok setelah bertemu dengan petinggi ByteDance dan TikTok.

Perbedaan Pandangan di Partai Republik

Trump juga menyatakan bahwa TikTok memiliki peran besar dalam kampanye Pilpres AS yang memungkinkan dirinya menang melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

“Presiden Trump menentang pelarangan TikTok di AS pada saat ini dan berupaya mencari solusi melalui cara politik begitu ia menjabat,” tulis pengacara Trump, John Sauer, dalam pengajuan kepada hakim.

Namun, banyak rekan Trump dari Partai Republik yang tidak sependapat dan menganggap aturan yang melarang TikTok penting untuk ditegakkan.

Perdebatan di Mahkamah Agung

Perbedaan pandangan ini meningkatkan pertaruhan di MA, yang mayoritas diisi oleh kubu konservatif dari Partai Demokrat dengan skala 6-3.

TikTok berpendapat bahwa aturan yang memaksa mereka lepas dari ByteDance atau diblokir permanen merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat 170 juta pengguna di AS yang diatur dalam Amandemen Pertama AS.

Timothy Edgar, mantan pejabat keamanan dan intelijen nasional AS yang sekarang mengajar keamanan siber di Brown University, bergabung dengan kubu pendukung TikTok dan menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus kebebasan berpendapat yang paling signifikan setidaknya dalam satu generasi.

Pandangan Partai Republik

Di sisi lain, banyak anggota parlemen dan pejabat Partai Republik mendesak pengadilan untuk mendukung pemerintahan Biden dalam pembelaannya terhadap tindakan tersebut.

Jaksa Agung Partai Republik dari 22 negara bagian mengajukan laporan singkat ke pengadilan yang tidak setuju dengan argumen TikTok dan meminta hakim untuk menegakkan undang-undang tersebut.

Mantan pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, membandingkan litigasi TikTok dengan penjahat kelas kakap yang meminta “penundaan eksekusi”.