Profil Staf Ahli Komdigi yang Ditangkap sebagai Tersangka Judi Online

Adhi Kismanto Ditangkap Sebagai Tersangka

Staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Adhi Kismanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemblokiran situs judi online. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, mengungkapkan bahwa total ada 9 pegawai Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sejarah Kasus

Adhi Kismanto sebelumnya mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komdigi pada tahun 2023. Meskipun tidak lulus seleksi, Adhi tetap dipekerjakan di kementerian tersebut karena adanya SOP atau aturan baru.

Tersangka Lainnya

Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Di antara tersangka tersebut, terdapat Alwin Jabarti Kiemas dan eks komisaris BUMN, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang. Pihak kepolisian masih mengejar empat buron yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Daftar Tersangka dan DPO

• 4 Orang bandar atau pengelola website judi (DPO)
• 7 Orang agen pencari website judi online (DPO)
• 3 Orang pengepul list website judi online
• 9 Orang oknum pegawai Komdigi yang melakukan pemblokiran
• 2 Orang memverifikasi website judi online agar tidak diblokir
• 2 Orang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
• 1 Orang merekrut para tersangka

Penyitaan Barang Bukti

Polisi menyita uang tunai dan aset senilai total Rp167,8 miliar dalam kasus ini. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

Upaya Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum pegawai yang seharusnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Kesimpulan

Kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika dalam bekerja. Semua pihak, termasuk pegawai pemerintah, harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

(fab/fab)