Usulan Menteri Tenaga Kerja untuk Membentuk Tim Penanganan Lonjakan Korban PHK

Menteri Ketenagakerjaan Usulkan Pembentukan Satgas untuk Mengatasi PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Menyusul banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian untuk mencari solusi atas masalah ini.

Masalah PHK di Indonesia

Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sejak awal tahun hingga 15 November 2024, terdapat sekitar 64.288 tenaga kerja yang terkena PHK. Tiga sektor terbanyak yang melakukan PHK adalah industri pengolahan termasuk tekstil, sektor aktivitas jasa lainnya, serta sektor ritel atau perdagangan bebas dan eceran.

Langkah Menteri Ketenagakerjaan

Yassierli berencana menggulirkan gerakan peningkatan produktivitas nasional pada tahun 2025 sebagai upaya untuk mencegah lebih banyak kasus PHK. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya angka PHK adalah rendahnya daya saing industri dan produktivitas. Oleh karena itu, intervensi dalam meningkatkan produktivitas industri menjadi penting.

Pembentukan Satgas Lintas Kementerian

Dalam upayanya untuk mengatasi masalah PHK, Yassierli mengusulkan pembentukan satgas lintas kementerian. Satgas ini akan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat guna mengurangi angka PHK di Indonesia. Usulan tersebut telah disampaikan ke Menko dan diharapkan segera direalisasikan.

Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional

Gerakan peningkatan produktivitas nasional yang akan digulirkan oleh Kemenaker di tahun 2025 diharapkan dapat membantu mengurangi PHK. Yassierli menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas industri sebagai langkah preventif untuk mengurangi PHK di masa depan.

Sektor yang Prioritas

Sementara itu, terkait sektor mana yang akan menjadi prioritas dalam gerakan peningkatan produktivitas nasional, Yassierli menyatakan bahwa keputusan tersebut masih akan didasarkan pada data yang akan dianalisis. Banyak yang mengusulkan sektor tekstil sebagai prioritas, namun keputusan akhir masih akan ditentukan setelah analisis lebih lanjut.

Kesimpulan

PHK menjadi masalah serius yang harus segera diatasi di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan dan rencana pembentukan satgas lintas kementerian, diharapkan angka PHK dapat turun dan stabilitas ketenagakerjaan dapat terjaga. Gerakan peningkatan produktivitas nasional juga menjadi langkah yang tepat untuk mencegah lebih banyak kasus PHK di masa depan. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah PHK di Indonesia.